Festival Kebhinekaan, Keberanian untuk Hormati Perbedaan

 

       Anies Baswedan saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta termasuk sosok pemimpin yang paling menjunjung tinggi toleransi. Dalam hal toleransi dan kerukunan, Abah Anies pernah berkata bahwa negara harus lakukan komunikasi dan dialog dengan semua unsur masyarakat yang ada. Sebagai bagian dari penduduk Jakarta sejak kecil, aku merasa bahagia karena rekam jejak Abah Anies telah menerbitkan banyak surat izin pembangunan tempat ibadah yang merata di Jakarta ketika Ia menjadi pemimpinnya.

Dari sinilah aku sadar bahwa toleransi harus dijaga tak hanya sebatas budaya dan sejarah saja. Stigma negatif terkait agama, ras, dan etnis tertentu harus punya ruang bebas untuk dialog terbuka. Sebab setiap warga negara punya hak kebebasan berpendapat karena negara tak mengatur pikiran atau perasaan seseorang, tapi negara hadir mengatur tindakan agar saling mengenal satu sama lain lebih baik.

Inisiatif ini yang memunculkan Festival Kebhinekaan terselenggara pada pertengahan bulan Februari 2024. Suatu acara yang menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok tertentu karena siapapun yang mendaftarkan diri bisa bebas datang. Rangkaian kegiatan pun terbilang kreatif mulai dari pemutaran film, sesi diskusi, sampai wisata religi. Interaksi lintas agama dan lintas budaya terwujud sehingga toleransi tetap terjaga. Kebebasan berpendapat harus dibiarkan hidup agar tak ada yang tutup mata.

Dari rangkaian acara “Festival Kebhinekaan” tahun ini, aku menghadiri pemutaran dua film dokumenter yang bertajuk Puan Hayati dan Simalakama di Tanah Istimewa. Setelah menonton, ada interaksi dan diskusi yang berlangsung seru karena menghadirkan narasumber yang terlibat dalam proses produksi masing-masing film. Berikut ulasanku terkait filmnya.

•          Film dokumenter “Puan Hayati”

Film dokumenter yang disutradarai Noor Huda Ismail menceritakan awal mula penganut agama Sapta Darma berkembang sampai sekarang. Dalam film, ditampilkan sosok Dwi Setyani Utami yang aktif sebagai Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Hyang Maha Esa. Prosesi atau ritual agama seperti sujud dan berdoa terekam jelas dalam film tersebut. Film dokumenter ini juga mewawancarai Nata Hening Graita Prameswari, seorang mahasiswi yang tergabung dalam paham agama itu karena sudah mendapat dukungan keluarga. Meski sempat jadi korban intoleran, Nata aktif dalam kegiatan masyarakat tempat tinggal. Sampai status agamanya tertera jelas pada e-KTP yang dipunya. Ini yang menjadi visual paling menarik perhatian.

Selain Nata, film juga melakukan wawancara dengan Syamsul Alam Agus sebagai Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Menurutnya “negara harus hadir memberi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat maupun advokasi pada agama-agama yang dianut leluhur supaya negara mengakui kebhinekaan tunggal ika”

Diskriminasi terhadap keyakinan beragama ini memang tampak pelik. Kekurangan terhadap film dokumenter Puan Hayati tak mampu menjelaskan seperti apa awal mula agama Sapta Darma bisa hadir di Indonesia. Penonton masih sulit menerka peran dari narasumber-narasumber yang juga diminta pandangan terhadap agama tersebut. Seharusnya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan Nata bisa masuk dalam visual sehingga memperkuat argumen yang dikemukakan.

•           Film dokumenter Simalakama di Tanah Istimewa

Film dokumenter kedua diproduksi WatchDoc Documentary mengisahkan perjuangan etnis Tionghoa di Jogja yang sulit punya hak milik tanah. Mereka selalu terlihat sebagai minoritas yang jauh atau nyaris tak dianggap dampak anomali sosial politik yang terjadi atas instruksi kepala daerah sejak tahun 1975. Adapun deretan narasumber yang merepresentasi pandangan dari etnis Tionghoa sebut saja Harry Setio (pemilik Paguyuban Budi Abadi), almarhum Willie Sebastian (aktivis Tionghoa yang tinggal di Jogja), Andry Lesmono Bintoro (sekretaris Forum Peduli Tanah DIY), dan Elin Sugianti (Pengusaha sekaligus Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia). Ada juga opini dari para pakar seperti Samsul Maarif (akademisi UGM) dan Suwito (Kepala BPN Jogja)

     Dalam film disampaikan bahwa untuk dapat sertifikat tanah, mereka selalu terbentur larangan yang menyebutkan warga dari Asia dan Eropa termasuk Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Jogja. Dimana penolakan harus terjadi saat si ‘kulit putih’ dan ‘mata sipit’ mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) regional Jogja.

    Namun, kalau kita lihat pada kenyataan di Jogja justru sudah ada kelenteng dan kawasan pecinan (Kampung Ketandan) yang menjadi tempat beraktivitas Tionghoa disana. Bila ditelusuri sejarah masa lalu, Tan Jing Sing juga pernah menjabat sebagai bupati Yogyakarta keturunan Tionghoa. Lalu, apakah para penguasa sadar akan jejak masa lalu atau hanya terpaku pada instruksi kepala daerah yang berlaku?!

    Seolah tak cukup nonton melalui tayangan audio visual, aku pun mengikuti sesi diskusi bersama Muhamad Sridipo selaku produser film dokumenter ini. Dari diskusi, aku bisa merasa ada guncangan politik yang terjadi di Jogja sehingga kondisi sosial ekonomi menimbulkan masalah penguasaan tanah yang menyimpang. Abdikasi, keuangan, dan pertanahan menjadi isu berkelanjutan yang diperjuangkan melalui pesan film dokumenter ini.

         Demi mendapat hak atas tanah, teman-teman Tionghoa tetap bertahan hidup melalui aktivitas kesenian seperti atraksi Barongsai atau berwira usaha guna dukung ekonomi kreatif berkembang. Adapun mereka tetap berjuang agar dialektika ruang antar warga negara dan aturan bisa hidup meski dibatasi aturan. Mereka tetap punya hak bicara dan dapat perlakukan yang sama sebagai warga negara lainnya.

     Kekurangan film dokumenter ini terletak pada suara narator seperti pembaca berita. Intonasi suara narator terdengar meyakinkan bahwa dokumenter ini seperti menitikberatkan kliping. Padahal kalau narator bisa punya nada bercerita bukan baca berita, mungkin dokumenter bisa menyuarakan lebih berani etnis Tionghoa yang berjuang demi hak atas tanah dan terhapus diskriminasi terhadap etnis yang tidak bersalah.

Dari kedua film dokumenter tersebut, aku coba berpikir positif tentang agama tertentu yang masih jadi minoritas. Dengan memahami stereotipe yang berkembang di masyarakat, maka keharmonisan bisa digaungkan lebih luas. Festival Kebhinekaan mengingatkanku pada toleransi terhadap keberagaman yang sejatinya sudah lama mengakar di Indonesia.

Apalagi semboyan negara kita yaitu Bhineka Tunggal Ika. Filosofinya menjamin kebebasan beragama dan meredam konflik antar pemeluk agama. Kondisi ini sejatinya bisa mewujudkan kesetaraan sehingga perbedaan terhadap suku, ras, maupun golongan agama di Indonesia bukan lagi penghalang dalam berkomunikasi untuk menjadi satu bangsa.

Selain pemutaran film, Festival Kebhinekaan juga mengadakan tur berbayar atau wisata religi untuk jelajah tempat-tempat ibadah dari berbagai agama. Pengenalan ini tak hanya sebatas menelusuri jejak sejarah yang pernah tercipta di Jakarta, tetapi juga menambah pengetahuan bagi peserta. Interaksi dan dialog lintas agama pun bisa tercipta sehingga sikap saling menghormati satu sama lain makin erat terjaga.

     Antusiasme penonton yang memenuhi Perpustakaan daerah Kotamadya Jakarta Pusat Sabtu lalu membuat Festival Kebhinekaan selalu diminati tiap tahunnya. Semoga saja festival serupa bisa diadakan di daerah-daerah lain. Dengan begitu, kerukunan antar bangsa bisa dikawal bersama. Indonesia terancam terpecah belah bila generasi muda tak mampu junjung tinggi markah toleransi dalam lingkungannya.

         Generasi tangguh masa depan harus menjunjung tinggi perbedaan sehingga mampu tampil lebih kritis, terbuka, dan simpati dalam konteks kebangsaan. Perkuat kolaborasi bersama para pemangku kepentingan untuk wujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesamaan narasi yang dibawa dalam festival tahun ini yaitu Anjangsana Kebhinekaan. Siapa saja diharap bisa ambil peran sebagai aktor perdamaian yang punya sikap saling menghargai perbedaan ke depan. Menjadikan Indonesia yang damai bisa dimulai dari langkah berani menghormati perbedaan yang dihadapi kita saat ini.